Oleh: Ubaidillah Tamam Munji
Dosen Filsafat Islam UIN Walisongo Semarang dan Pengasuh Pesantren As Shuffah_Rembang
Paper ini mengulas diskursus dari literatur yang penulis baca, masih memerlukan dialog dan masukan dari sumber sumber terpercaya. Karenanya, paper ini membuka perbaikan yang bisa dipertanggung jawabkan secara akademis-ilmiah. Paper ini memaparkan hasil pembacaan proses dinamika kekuasaan di dunia berpenduduk muslim, abad ke-10 hingga ke-12, yaitu era transisi krusial yang membentuk ulang peta politik keberagamaan umat Islam di dunia. Di era kekhalifahan Fatimiyah telah berakar doktrin Syiah Isma’iliyah yang mengancam supremasi tradisional Kekhalifahan Abbasiyah yang Sunni. Hal ini menjadi tantangan ideologis paling mendasar dalam sejarah peradaban Islam. Dari fenomena kehadiran Kesultanan Seljuk menjadi kekuatan militer, yang tidak hanya memperkuat sebuah benteng Sunni, tetapi juga memperumit jejaring kontestasi geopolitik di Asia Barat dan Afrika Utara. Pemahaman yang masih subjektif ini, penulis mengungkap wacana keberagamaan, propaganda ideologis, dan ekspansi militer yang berkelindan dalam mengonstruksi sebuah hegemoni, memperebutkan pengaruh, dan juga mengukuhkan klaim atas otoritas universal Islam.
Dalam tulisan ini, penulis menganalisis dari memahami pola kontestasi geopolitik dan persaingan doktrinal antara Dinasti Fatimiyah yang mengikuti Syiah Isma’iliyah, Kekhalifahan Abbasiyah_Sunni, dan Kesultanan Seljuk_Sunni pada abad 10 hingga 12 Masehi. Tulisan ini menghindari pendekatan historiografi konvensional yang kerap mereduksi konflik. Upaya mereduksi dimaksud, yang hanya membatasi pertempuran militer dan ekspansi teritorial. Dari tulisan ini, diharapkan berkembang dari pembaca pasca memahami teks agama dan kekuatan ideologis yang dijadikan aparatus hegemoni untuk merebut legitimasi politik di kawasan.
Sehubungan dengan pendekatan sejarah kritis dan analisis wacana foucaul, serta konsep hegemoni Gramscian, paper ini membedah hegemoni yang bertentangan: propagasi da’wah Isma’iliyah Fatimiyah yang berpusat di Kairo_Al-Azhar dan Dar al-Hikmah vs counter-hegemoni ortodoksi Sunni yang diinstitusionalkan oleh Nizam al-Mulk melalui jaringan Madrasah Nizamiyah dan mobilisasi rasionalitas teologis Asy’ariyah-Syafi’iyah. Pembacaan ini menunjukkan bahwa perang ideologi dan penyebaran keberagamaan berimplikasi langsung pada fragmentasi geopolitik kawasan Levant, yang pada gilirannya menciptakan kerentanan struktural menghadapi Perang. Latar belakang ini, akhirnya diselesaikan melalui pengembalian integrasi teopolitik Sunni oleh Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1171 M.
Ideologi_Kontestasi Geopolitik Umat Islam
Menelusuri jejak relasi Kekuasaan Fatimiyah, Abbasiyah, dan Seljuk, terjadi pada abad ke-10 hingga ke-12 Masehi. Abad ini merupakan babak dinamis sekaligus bentuk kontestasi kekuasaan dalam sejarah peradaban Islam. Dalam Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, dunia Islam mengalami dualisme politik dengan berdirinya dinasti Fatimiyah di Kairo. Sistem polarisasi ini bukan sekadar hanya perebutan garis batas wilayah kekuasaan antara dua pusat kekuasaan, melainkan benturan teologis-ideologis keberagamaan antara ortodoksi Sunni, yaitu Dinasti Seljuk dan Syiah Isma’iliyah. Fenomena ini memunculkan pertanyaan: bagaimana pola interaksi perebutan kekuasaan geopolitik dan pembentukan wacana keberagamaan terjadi dan bagaimana institusi pendidikan dikerahkan sebagai instrumen hegemoni? Konflik kekuasaan antara dinasti Fatimiyah, dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Seljuk abad ke-10 hingga ke-12 M bukan hanya perebutan teritorial militer yang konvensional, melainkan perebutan kompleksitas pertarungan segitiga yang memadukan: geopolitik, teologis, dan wacana.
Konflik keberagamaan antar sesama umat Islam ini karena adanya sistem persaingan eksistensial yang relevan dengan kekuasaan Kairo dan Baghdad. Secara Universal, Fatimiyah dan Abbasiyah sama sama telah mengklaim sebagai dinasti pemegang otoritas tertinggi dan bertanggung jawab terhadap umat Islam. Keduanya sama sama menggunakan jaringan dakwah dan ideologis, bertujuan untuk menyebarkan pengaruhnya. Hal ini berlangsung, sejak dinasti Abbasiyah di Baghdad mengalami kemerosotan militer di bawah bayangan kekuasaan kaum Buwaihi, setelah masuknya Dinasti Seljuk pada pertengahan abad 11 mengubah peta konflik.
Dalam perkembangan umat Islam di bawah sistem kekhalifahan ini, Seljuk menjadi pelindung resmi dinasti Abbasiyah. Sultan Seljuk menghormati Abbasiyah sebagai pemegang legitimasi spiritual tertinggi, sementara pihak Seljuk memegang kendali kekuasaan politik dan militer. Secara geopolitik, gesekan lokal muncul menjadi konfrontasi militer skala besar di wilayah strategis perebutan Suriah dan Palestina, antara ekspedisi militer Seljuk versus dinasti Fatimiyah. Meski konflik ini sangat politis, namun telah dimanifestasikan dalam sebuah wacana konflik agama untuk merebut beberapa kesadaran kehendak kuasa di ruang publik, di antaranya: pertama, Fatimiyah mendasarkan hegemoninya pada konsep ta’wil (interpretasi esoteris) di bawah kepemimpinan Imam-Khalifah.
Sebaliknya, dinasti Abbasiyah-dinasti Seljuk memproduksi wacana supremasi syari’ah, mazhab Sunni Syafi’i, dan teologi Asy’ariyah. Kedua, Di bawah Nizam al-Mulk, pihak Seljuk mendirikan Madrasah Nizamiyah. Ini bentuk strategi kontra-hegemoni yang sistematis, yang bertujuan untuk dapat membendung pengaruh Isma’iliyah. Strategi ini merupakan bagian dari politik kekuasaan Michel Foucault, yaitu antara sistem kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks ini, dinasti Fatimiyah mengkalim nasab suci dan rahasia spiritualitas kepemimpinan harus ditegakkan melalui interpretasi esoteris Imam Isma’iliyah sebagai sumber mutlak kebenaran.
Sebaliknya, dinasti Abbasiyah didukung Dinasti Seljuk merespons wacana tersebut dengan membuat wacana tandingan untuk kembali pada kebenaran ilmiah (epistemologi) Sunni, supremasi hukum syari’ah, dan ketaatan pada dinasti Abbasiyah. Perebutan wilayah dengan demikian beriringan dengan pertarungan memperebutkan kebenaran atas penafsiran terhadap ajaran Islam. Dalam perlawanan terhadap dinasti Isma’iliyah Fatimiyah, dinasti Seljuk melancarkan strategi sistematis, melalui jaringan lulusan dari Madrasah Nizamiyah.
Dalam perspektif Hegemoni Antonio Gramsci, kelas penguasa akan mempertahankan dominasinya melalui kepemimpinan kultural dan moral (consent) di masyarakat sipil. Karenanya, Madrasah Nizamiyah berfungsi sebagai aparatur hegemoni kultural mensponsori pembentukan kaum terpelajar (ulama) yang memiliki loyalitas terhadap Sunni Syafi’i dan Asy’ariyah. Kurikulum yang dilembagakan dalam sistem pendidikan, membongkar argumen Isma’iliyah dan menyeragamkan madzhab sunni dan merebut kesadaran publik secara baik, baik struktural maupun kultural. Fenomena ini membuat tidak mudah memahami keislaman antara umat Islam di bawah masing masing dari kedua dinasti ini. Karenanya, kompleksitas relasi Fatimiyah-Seljuk memerlukan pendekatan metodologis yang ketat. Misanya, melalui kritik sumber sejarah (historical heuristics and source criticism). Ketika meneliti kedua dinasti ini, para sejarawan harus melakukan verifikasi secara kritis, membandingkan manuskrip resmi istana dengan manuskrip/dokumen sezaman.
Dalam historiografi Islam, hubungan dinasti Fatimiyah dan dinasti Seljuk mengalami pergeseran paradigma. Konflik antar dinasti ini sebagai pola interaksi yang sangat kompleks. Konflik ini merupakan pola kompetisi politik yang rasional, di mana agama, ekonomi, dan jejaring intelektual berkelindan membentuk tata kelola kekuasaan abad pertengahan yang sangat canggih. Polarisasi dinasti Kairo dan Baghdad membuktikan bahwa legitimasi politik di dunia Islam pra-modern bergantung pada kemampuan rezim memproduksi pola wacana keberagamaan dan mengendalikan institusi pendidikan. Madrasah Nizamiyah bukti strategi kontra-hegemoni Gramscian, mengubah diskursus intelektual menjadi benteng pertahanan politik kekuasaan Sunni.
Ideologis_Counter-Hegemoni Sunni Terhadap Syi’ah
Kontestasi antara Sunni dan Syi’ah bukan sekadar hanya perbedaan teologis masa lalu, melainkan medan pertempuran politik identitas dan pengaruh geopolitik modern. Di tengah menguatnya dominasi mazhab tertentu yang kerap dipolitisasi, muncul gagasan dan gerakan counter-hegemoni. Fenomena ini telah memperuncing sektarianisme, membongkar narasi hegemonik, dan mempromosikan kebebasan berpikir kritis dan inklusif. Melalui dekonstruksi wacana kritis ini, klaim kesucian telah terbongkar bagaimana diskursus counter-hegemoni dapat meredam eksploitasi agama dan kehendak kuasa, yang sekaligus mengembalikan esensi agama membangun peradaban umat manusia. Karenanya, pertarungan geopolitik antar dinasti Fatimiyah di Kairo dan dinasti Abbasiyah di Baghdad pada abad ke-11, bukan hanya sekadar perebutan wilayah kekuasaan, melainkan benturan dua model kepemimpinan dan epistemologi politik yang saling berbeda secara politik keberagamaan.
Dinasti Fatimiyah membawa visi ideologi teokrasi berbasis karisma Imam Ma’shum, sementara dinasti Abbasiyah menjaga dan mempertahankan legitimasi historis-tradisional Sunni. Keduanya memperlihatkan bagaimana agama dan institusi pengetahuan dapat dijadikan instrumen utama politik. Misalnya, dinasti Fatimiyah di Kairo pada tahun 969 M, menekankan keberagamaan berlandaskan teologis Syiah Isma’iliyah, yaitu konsep yang disandarkan pada Imam Ma’sum dan metodologi ta’wil batin—pendekatan hermeneutika esoteris ini, yang telah menekankan bahwa teks keagamaan (zhahir) memiliki makna tersembunyi (batin) yang hanya bisa diakses dari hidayah Sang Imam. Konsep ini berkembang secara terbuka di Masjid, Universitas Al-Azhar, dan lembaga riset Dar al-‘Ilm, Kairo. Secara rahasia juga berkembang secara efektif di penjuru dunia Islam, bahkan meretas batas teritorial merekrut da’i-da’i yang mendelegitimasi dinasti Sunni di Baghdad.
Dalam keemasan dinasti Fatimiyah ini, dinasti Abbasiyah di Baghdad dalam krisis otoritas dan kehilangan kendali militer dan politik pasca-dominasi Dinasti Buwaihi. Counter hegemoni dinasti Abasiyah dilakukan dengan strategi delegitimasi silsilah untuk mematahkan klaim keberagamaan yang didasarkan pada keturunan suci. Misalnya, menerbitkan Dokumen Baghdad pada tahun 1011 M di bawah Khalifah al-Qadir. Dokumen resmi ini menghimpun tanda tangan ulama terkemuka, perwira, dan tokoh-tokoh keturunan Ali bin Abi Thalib, baik dari Syiah Asy’ariyah dan Sunni. Dokumen ini berisi klaim nasab penguasa Fatimiyah kepada Fatimah az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib adalah palsu, dan menuduh Dinasti Fatimiyah dari Majusi atau Yahudi. Strategi ini menjadi instrumen yang meruntuhkan kesucian karismatik fondasi utama dinasti Fatimiyah Isma’iliyah. Konflik kedua dinasti ini mencapai puncak pada Peristiwa Al-Basasiri, tahun 1058–1059 M. Arslan al-Basasiri, jenderal militer Turki pro-Fatimiyah di Baghdad, melakukan kudeta terhadap dinasti Abbasiyah al-Qa’im. Al-Basasiri menguasai Baghdad dan mengumandangkan khutbah Jumat dan mencetak mata uang dinasti Fatimiyah di Kairo, al-Mustansir Billah. Namun demikian, meskipun dinasti Fatimiyah telah berhasil menguasai dinasti Abbasiyah, mereka gagal mempertahankan pengaruh politik, karena tidak didukung mayoritas masyarakat Sunni dan militer Dinasti Seljuk di Baghdad, bahkan arus utama sunni melemahkan pengaruh dinasti Fatimiyah.
Dari propaganda dinasti fatimiyah ini, dinasti Seljuk merumuskan strategi pertahanan non-militer, yaitu melakukan institusionalisasi ortodoksi Sunni, mereformasi pendidikan, integrasi epistemologis, dekonstruksi filsafat, membentuk politik kenegaraan untuk merebut hegemoni dan mengembalikan stabilitas kekhalifahan. Selain itu, juga merancang rekayasa sosial-pendidikan dengan mendirikan Madrasah Nizamiyah di kota strategis seperti Baghdad, Nishapur, Balkh, Herat, dan Isfahan. Institusi ini bertujuan untuk menseragamkan kurikulum keagamaan, menyediakan fasilitas belajar-mengajar gratis, dan mencetak generasi terpelajar yang loyal terhadap negara. Sehubungan dengan cara ini, Seljuk berhasil menggeser dominasi dinasti Fatimiyah dengan menyebarkan ortodoksi Sunni secara masif dan terstruktur di seluruh wilayah timur Islam. Keberhasilan ini, didukung ulama dari mazhab fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan aparat birokrasi negara. Nizam al-Mulk berhasil mengintegrasikan Fikih Syafi’i, Teologi Asy’ariyah, dan Tasawuf Imam Al Ghazali menjadi metodologis Sunni. Dalam konteks ini, dinasti saljuk berhasil menjadi penjamin utama keberlanjutan ortodoksi Sunni. Nizam al-Mulk menugaskan Abu Hamid al-Ghazali untuk membongkar fondasi filsafat Isma’iliyah.
Imam Al-Ghazali berhasil membangun kekuatan epistemologis sunni, yang berhadapan dengan doktrin at-Ta’lim—yakni ajaran bahwa kebenaran agama hanya bisa didapat melalui Imam Ma’sum. Al-Ghazali berhasil bongkar kontradiksi internal dengan membuktikan bahwa otoritas rasional dan syariat tetap diperlukan untuk memverifikasi kebenaran klaim Imam Ma’shum. Ia menegaskan bahwa doktrin at-Ta’lim justru mematikan nalar dan mengarahkan umat pada otoritarianisme ketaatan tanpa kritis. Kritik sistematis Al-Ghazali ini berhasil mendelegitimasi daya tarik intelektual propaganda Batiniyah di kalangan kaum terpelajar. Dalam tataran praktis sistem kekuasaan, Nizam al-Mulk merumuskan teologi politik Seljuk dalam masterpiecenya. Dalam keberhasilannya ini, dinasti Saljuk berhasil membangun benteng kontra-hegemoni yang berhasil gemilang menggagalkan ambisi ekspansi ideologis Fatimiyah dan membakukan keberagamaan perspektif Sunni hingga era modern.
Kejayaan Ortodoksi Sunni
Sejarah peradaban Islam menandai dinamika pemikiran dan pergulatan teologis, hukum dan sufistik. Di tengah perpedaan kepentingan geopolitik abad pertengahan, masyarakat Islam menemukan jangkar melalui keberagamaan Sunni. Kejayaan ini bukan hanya kemenangan teritorial, melainkan juga kekuatan epistemologis dan institusional masyarakat sunni. Melalui konsolidasi ilmu fikih, teologi Asy’ariyah-Maturidiyah, dan institusi pendidikan di madrasah, ajaran Sunni menjelma menjadi mercusuar peradaban yang meredam ekstremitas Tulisan ini hendak merefleksikan bagaimana kejujuran sejarah dan pelurusan orientasi tetap krusial dalam merawat warisan intelektual Islam hari ini. Ideologisasi kawasan Kairo dan Baghdad telah membentuk wacana teologis lanskap geopolitik dunia Islam. Ini merupakan bentuk realitas terjadinya fragmentasi struktural antar kedua dinasti.
Keretakan geopolitik ini membuka celah fatal bagi invasi eksternal. Fakta ini, terjadi sejak Salahuddin al-Ayyubi mengakhiri perpecahan melalui penghentian dinasti Fatimiyah dan reinstitusionalisasi Sunni di Mesir pada tahun 1171 M. Konteks wilayah Syam berfungsi zona penyangga yang memisahkan pengaruh Fatimiyah di Mesir dan Abbasiyah-Seljuk di Irak. Secara politis, posisi Syam sangat lemah, seperti di Aleppo, Fatimiyah di pesisir Selatan, dan amir Turkoman Seljuk di Damaskus. Fragmentasi politik kawasan muslim ini dihancurkan gerakan rahasia Batiniyah yang melakukan kekerasan politik terhadap Sunni dan Fatimiyah. Dari sini, Syam kehilangan kohesi politik dan pertahanan kolektif. Konflik internal umat Islam mencapai titik krisis paling krusial ketika Pasukan Salib Pertama dari Eropa Barat memasuki Levant, abad 11 M. Konsekuensi dari benturan ideologis Sunni–Syiah ini berlangsung berdekade dekade karena kegagalan merespons fakta adanya ancaman eksternal. Kelumpuhan kawasan muslim ini, juga karena dinasti Abbasiyah di Baghdad tengah diguncang perebutan kekuasaan internal pasca-wafatnya Sultan Malik Syah dan Nizam al-Mulk pada tahun 1092 M. Di tengah keruntuhan Abasiyah, dinasti Fatimiyah memanfaatkan kemunduran Seljuk untuk merebut Yerusalem, tahun 1098 M.
Fragmentasi pemerintah muslim tidak mampu menyatukan barisan ini mempermudah Pasukan Salib menaklukkan Yerusalem pada tahun 1099 M dan mendirikan Negara Tentara Salib (Crusader States) di jantung dunia Muslim. Kondisi terfragmentasi sistem pemerintahan kawasan muslim ini, juga menandai kemunduran dinasti Fatimiyah pada pertengahan abad ke-12 M. Dinasti Isma’iliyah menjadi sekadar penguasa boneka di pengawasan militer, yang saling berebut kekuasaan. Fakta ini memperkuat krisis politik internal Mesir dan memicu kendali militer dari Penguasa Nuruddin Zengi di Suriah, yang telah mengutus jenderal Shirkuh dan keponakannya, Salahuddin al-Ayyubi. Pasca dinasti terakhir Fatimiyah, Imam Salahuddin mengonsolidasikan kekuasaan secara sistematis. Pada 1171 M, Khalifah Fatimiyah terakhir wafat, Salahuddin secara resmi menghentikan pembacaan khutbah atas nama dinasti Fatimiyah dan mengembalikannya kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad.
Pasca kejatuhan dinasti Fatimiyah berkembang pemikiran dan upaya institusionalisasi Sunnisme di Mesir seperti pendirian madrasah-madrasah Syafi’iyah dan Malikiyah, mengganti hakim-hakim Isma’iliyah dengan qadi Sunni, dan Al-Azhar kembali sebagai benteng ortodoksi Sunni. Sistem kesatuan kembali Mesir dan Syam di bawah Sunnisme menguatkan sistem logistik, ekonomi, dan militer, yang akhirnya memformulasikan perlawanan merebut kembali Yerusalem dari Tentara Salib pada tahun 1187 M. Fakta kejatuhan Fatimiyah tahun 1171 M menandai berakhirnya era dualisme kekhalifahan dunia Islam. Sejarah abad ke-11 hingga ke-12 M mencatat pertikaian sektarian dan fragmentasi ideologis yang menyebabkan kerapuhan geopolitil.
Fenomena keruntuhan kekhalifahan baik fatimiyah maupun abasiyah ini menjadi fondasi kuat keberlangusngan kedaulatan peradaban Islam mengisi sistem politik dunia. Antara pemikiran dan ideologi masing masing dapat mengisi ruang dialektika keberagaam antara Kekhalifahan Fatimiyah di Kairo dan Kekhalifahan Abbasiyah-Seljuk di Baghdad pada abad X–XII M. Jadi, legitimasi kekuasaan di dunia muslim dikuatkan faktor politik kekuasaan dan wacana keberagamaan dan kepemimpinan kultural. Teori kekuasaan Foucault dan hegemoni Gramsci, membuktikan adanya sistem kekuasaan akan memproduksi pengetahuan sebagai instrumen geopolitik. Pembubaran dinasti Fatimiyah di Mesir berhasil memulihkan kohesi politik-keagamaan yang menjadi fondasi kebangkitan kembali kedaulatan dunia Islam. Keseluruhan dinamika ini menegaskan bahwa kelembagaan pendidikan dan konsensus doktrinal merupakan benteng utama dalam mempertahankan kontinuitas dan stabilitas kekuasaan geopolitik. (din)