Oleh: Ubaidillah Tamam Munji
Tulisan ini hasil mengkaji dari konstruksi teo-historis dan sosiologis yang berada di balik wacana “karamah” KH. M. Hasyim Asy’ari serta legitimasi kekuatan nilai spiritual Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki kekuatan yang sulit diprediksi secara subjektif, karena baik secara fisika maupun metafisika menguatkan nilai keberlangsungan NU. Di tengah arus modernisasi dan dinamisasi berbasis agama, gagasan, keilmuan, dan karisma pendiri NU tetap menjadi fondasi epistemologis dan kultural yang kokoh dalam melestarikan tradisi keberagamaan berbasis empat madzhab Sunni (Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hambali), dua Ulama Kalam (Imam Abu Hasan Al Asy’ari dan Imam Abu Mansyur Al maturidzi), dan dua Ulama Tasawuf (Imam Al Ghazali dan Imam Junaid Al Baghdadi).
Kajian penulis ini menggunakan pendekatan interdisipliner —menggabungkan metode hermeneutika historis, sosiologi Weberian mengenai otoritas karismatik tokoh ruang publik, dan analisis wacana— tulisan ini hendak membongkar narasi tentang karamah dan modal simbolik malati dari sosok Kiai ditransformasikan menjadi institusionalisasi keberagamaan berlangsung mengakar di tengah masyarakat. Secara singkat dapat dipahami, bahwa persepsi teks yang disebut dengan istilah malati tidak sekadar fenomena mitologis, melainkan instrumen legitimasi sosial-keagamaan yang menjaga keberlanjutan sanad ilmu dan tradisi bermadzhab dari ancaman purifikasi maupun sekularisasi. Jadi, adanya artikulasi karamah Mbah Hasyim berfungsi sebagai benteng epistemis yang menguatkan dan melembagakan khazanah Islam ahlussunah wal jama’ah yang berlangsung di Nusantara secara dinamis.
Modernisasi dan dinamisasi kerap diprediksi akan mengikis kepemimpinan berbasis karisma. Merujuk teori sosiologi klasik Max Weber, pergeseran masyarakat menuju kerangka berfikir yang rasional dan legal-formal secara bertahap meniscayakan demistifikasi, yaitu otoritas tradisional maupun karismatik mengikuti pola efisiensi, regulasi, dan diferensiasi keahlian teknis. Yang tidak banyak dipahami, justru dinamika sosiologis di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) yang menyajikan artikulasi yang berbeda. Secara rasional, tata kelola organisasi dan penetrasi edukasi modern, otoritas karismatik kiai tidak melenyap, melainkan mengalami negosiasi dan transformasi dialektis. Kharisma Kiai ini berakar pada struktur sosial-keagamaan NU dan pesantren sebagai basis artikulasi model kharisma Kiai sebagai figur sentral pemegang modal simbolik dan spiritual. Karisma kiai dikuatkan melalui penguasaan bidang keilmuan Islam klasik (turats), keteguhan menjalani riyadhah spiritual, serta jejaring genealogi keilmuan yang tersambung hingga Nabi Muhammad. Fenomena ini membentuk keberagamaan umat Islam memiliki kepatuhan (sami’na wa ata’na) kepada Kiai dan memiliki kepercayan terhadap keberkahan (barakah). Pola keberagamaan yang seperti ini, bukan sekadar kemampuan melakukan kalkulasi rasional-prosedural.
Kharisma Kiai yang mengakar kuat dalam keberagamaan umat Islam ini, tidak dapat terelakkan akan menghadapi perkembangan rasionalitas modern. Karenanya, warga nahdliyin dan santri dituntut untuk memiliki kemampuan mentransformasikan khazanah at turas dan kharisma Kiai di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan isu-isu global—seperti demokratisasi, hak asasi manusia, dan tata kelola berbasis meritokrasi. Nahdliyin dan santri yang sudah terdidik dalam sistem akademis modern mulai mengintrodusir analisis kritis, transparansi, dan metodologi ilmiah di tengah kompleksitas masyarakat modern.
Sehubungan dengan hal ini, Nahdliyin dan santri dihadapkan pada permasalahan krusial: bagaimana menjaga kepemimpinan karismatik kiai di satu sisi, di sisi yang lain, perlunya mengawal reletivitas ilmu pengetahuan dan kepemimpinan bangsa negara menuju peradaban yang berbasis pada nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Permasalahan ini, tidak hanya bermuara pada adanya distorsi otoritas karismatik, melainkan bentuk otoritas hybrid, yaitu mengacu pada sistem gabungan dua hal berbeda untuk mengambil keunggulan masing masing. Misalnya, melakukan adaptasi strategis dengan menyerap instrumen rasionalitas modern tanpa kehilangan nilai spiritualnya.
Dalam konteks Kiai, hari ini tidak hanya memancarkan kesalehan ritual, tetapi juga mengintegrasikan aspek keilmuan, keberagamaan, dan kelembagaan yang tertib. Dengan kata lain, rasionalitas nahdlyin dan santri tetap membutuhkan legitimasi moral dari otoritas karismatik agar keputusan formal diterima di akar rumput. Rasionalitas dan otoritas karismatik bukan sekadar benturan oposisi biner, melainkan proses saling mengaitkan (co-constitution). Dialektika ini dapat mengartikulasikan nilai-nilai keagamaan yang luhur di dalam ruang publik yang semakin terbirokratisasi dan terrasionalisasi. Pola keberagamaan ini berpengaruh kuat terhadap tradisi bermazhab Sunni di Indonesia untuk bertahan di tengah gelombang modernisasi, pemikiran reformis, dan fondasi kultural-epistemologis yang ditanamkan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Dari pemaparan di atas, tulisan ini membedah bagaimana dan mengapa narasi karamah K.H. M. Hasyim Asy’ari dan persepsi malati menjadi penyangga utama daya tahan (resilience) tradisi mazhab Sunni di Indonesia.
Di akar rumput masyarakat Nahdliyin, wacana keagamaan tidak hanya bergerak dalam ruang rasionalitas fikih, tetapi juga ditopang oleh kesadaran spiritual yang mendalam. Dalam konteks ini, figur KH M. Hasyim Asy’ari dan institusi Nahdlatul Ulama (NU) memancarkan tuah yang malati—sebuah konstruksi kultural mengenai kualat atau konsekuensi metafisik akibat membangkang otoritas kiai. Konstruksi ini menjadi fondasi kokoh dalam menghadirkan serta melanggengkan sanad mazhab keilmuan Islam Sunni di Nusantara. Secara epistemologis, keberlangsungan paham Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) di tubuh NU dapat dibaca melalui sintesis tiga kerangka teoretis.
Pertama, melalui teori Routinization of Charisma dari Max Weber, karisma personal KH Hasyim Asy’ari yang sarat akan narasi karamah tidak menguap seiring zaman. Karisma transendental tersebut berhasil dilembagakan (routinized) ke dalam struktur formal jam’iyyah NU, sehingga otoritas spiritual sang pendiri terkonversi menjadi tertib organisasi dan disiplin bermazhab. Kedua, konsep Modal Simbolik dan Habitus dari Pierre Bourdieu mengurai bagaimana kekhawatiran kultural akan ketuan malati beroperasi. Persepsi malati berfungsi sebagai modal simbolik efektif yang membentuk habitus kepatuhan jamaah. Kepatuhan ini bukan sekadar ketakutan irasional, melainkan kepatuhan terinternalisasi yang menjaga konsensus bermazhab fikih (Syafi’i), akidah (Asy’ari-Maturi-di), dan tasawuf (Ghazali-Junaid Baghdadi) di tingkat akar rumput. Ketiga, mengacu pada kerangka Discursive Tradition Talal Asad, sanad keilmuan Sunni dalam NU bukanlah dogmatisme statis. Mazhab dipelihara sebagai tradisi wacana yang hidup, di mana otentisitas ajaran dipreservasi melalui rantai transmisi (sanad) dan hierarki spiritual yang disakralkan.
Melalui pendekatan kualitatif-historis—yang mengombinasikan studi kearsipan dan analisis wacana kritis atas naskah klasik, biografi hagiografis, serta dokumen pendirian NU—terungkap bahwa relasi antara karamah personal Pendiri NU dan kewajiban bermazhab membentuk mekanisme pertahanan epistemologis. Tuah yang malati pada akhirnya bertindak sebagai perisai sakral yang menjamin keberlanjutan sanad keilmuan Islam Sunni dari ancaman dekonstruksi keagamaan modern. Jadi, karamah dan malati bukan sekadar residu mistisisme, melainkan benteng pertahanan epistemologis. Keduanya mentransformasikan teks-teks hukum fikih Sunni dari sekadar kaidah rasional menjadi mandat spiritual yang mengikat secara sakral. Melalui pelembagaan karisma, kapitalisasi modal simbolik, dan penjagaan sanad, tradisi bermazhab Sunni di Indonesia berhasil mempertahankan dominasi hegemoniknya secara berkelanjutan.
KH Hasyim Asy’ari dan Spiritualitas Tebuireng
Khazanah karamah K.H. Hasyim Asy’ari bukan hanya himpunan cerita hagiografis tanpa sebuah makna, melainkan pola konstruksi sosio-keagamaan yang menandai zamannya dan membentuk keberagamaan umat sesudahnya yang terus direproduksi dalam kesadaran kolektif masyarakat NU dan pesantren. Melalui narrative transmission yang dituturkan secara lisan oleh generasi penerus, kisah-kisah suprarasional Mbah Hasyim berfungsi sebagai sarana legitimasi moral dan spiritual. Dalam ranah sosiologi keagamaan, rekam jejak kolektif ini membentuk pola makna simbolik (symbolic capital) yang mentransformasikan kewibawaan Mbah Hasyim menjadi otoritas objektif. Khazanah karamah ini mengikat emosional santri dan masyarakat, ajaran, fatwa, dan keagamaannya dipahami bukan sekadar wacana manusiawi, melainkan sebagai keputusan yang sudah dianugrahkan Allah kepada Mbah Hasyim.
Gelar yang dianugrahkan kepada Mbah Hasyim, adalah Hadratusy Syaikh (Maha Guru) menempatkan posisi beliau pada puncak hierarki sosial-keagamaan di Jawa dan Nusantara. Gelar ini didukung konteks kesejarahan Tebuireng sebagai pusat “geografi spiritual”, sebuah titik poros di mana peziarah dari berbagai penjuru hadir untuk melakukan restorasi spiritualitas. Praktik ziyarah ke makam Mbah Hasyim hingga hari ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual keberagamaan individual untuk mengingat kematian dan mengalap berkah (tabarruk), juga sebagai mekanisme konsolidasi sosial dan afirmasi identitas ke-NU-an. Dalam konteks kesejarahan masyarakat nusantara yang menghormati jalinan punden dan leluhur spiritual, Mbah Hasyim diposisikan sebagai Ulama besar Islam Nusantara. Sehubungan dengan ini, makam Tebuireng pun bertransformasi dari sekadar situs pemakaman menjadi ruang publik sacral (sacred space) yang mengabsahkan kepemimpinan umat dan memperkuat artikulasi kebangsaan berbasis nilai-nilai pesantren.
Khazanah kharisma dan spiritualitas Mbah Hasyim tidak berdiri di atas mistisisme, melainkan ditopang oleh transmisi sanad keilmuan (asanid al-‘ilm). Mbah Hasyim menyerap tradisi intelektual muslim dari simpul keilmuan yang diperolehnya di Makkah Al-Mukarramah, berguru kepada ulama-ulama ternama seperti Syaikh Mahfuzh Al-Tarmasi dan Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Kembalinya beliau di dunia Pesantren dan pendirian Pesantren Tebuireng menandai perpindahan simpul tradisi Sunni-Syafi’i dari Pusat Haramain ke jantung Pulau Jawa. Melalui pengajaran kitab-kitab induk turats—khususnya Kutubus Sittah dalam bidang hadis— Jombang menandai keulamaan Mbah Hasyim telah menjadi benteng pertahanan ortodoksi Sunni. Transmisi sanad ini memastikan bahwa setiap mata rantai keilmuan yang dipelajari oleh para santri terhubung secara tidak terputus (muttashil) hingga kepada Rasulullah. Hal ini menunjukkan, Tebuireng tidak hanya menjadi pusat gravitasi spiritual, tetapi juga episentrum legitimasi keilmuan yang memancarkan jaring bermazhab ke Nusantara.
Sosiologi ’Malati’: Sakralitas dan Institusionalisasi NU
Istilah malati yang disinonimkan dengan kata kualat dalam khazanah budaya Jawa merujuk pada konsekuensi kosmologis-magis individu yang melakukan tindakan melanggar tatanan hierarki sosial. Misalnya, tidak hormat kepada sosok yang memiliki posisi yang sakral, seperti guru, orang tua, tokoh yang sudah menjadi metologi masyarakat. Dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU), konsep ini mengalami dekonstruksi dan re-konseptualisasi yang masif. Dalam konteks ke-NU-an dapat dipahami dari dua aspek:
Pertama, secara teoritis, malati tidak dimaknai sebagai ketiadaan harmoni kosmis murni, melainkan menjadi instrumen penting diangat sebagai legitimasi teologis-eklesiastikal, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemimpinan, atau tradisi keberagamaan. Contoh, jika ada seseorang telah membangkang kepada kiai, maka disetarakan dengan tindakan melukai kehormatan pewaris para nabi. Dalam konteks istilah malati menjadi legitimasi kewajiban etis-religius untuk alat pendisiplinan yang tak kasatmata yang memagari norma kepatuhan. Kedua, secara praktis, istilah malati benar benar diyakini telah muncul dan tumbuh sebagai energi positif dari individu yang melakukan totalitas perjuangan di tengah masyarakat dan sebagai energi positif yang akan menjadi kekuatan individu yang benar benar ikhlas membebaskan dan mencerahkan umat manusia. Karenanya, istilah malati tidak akan dimiliki sosok sosok yang manipulatif dan tidak memiliki sifat profetik untuk membangun prinsip etik universal, yaitu kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.
Sehubungan dengan istilah malati dalam konteks NU dan masyarakat santri ini, benar benar dimiliki oleh tokoh besar seperti Mbah Hasyim. Di tengah dinamika sejarah gerakan pemikiran beliau yang menghadapi tantangan berat membebaskan dan mencerahkan masyarakat dari hegemoni politik negara dan menyelamatkan negara dari potensi disintegrasi—wacana malati dan “tuah” (barakah) pendiri NU berfungsi sebagai perisai doktrinal sekaligus proteksi eksistensial. Ketika organisasi menghadapi perpecahan politik atau gugatan metodologis, narasi tentang karamah Mbah Hasyim merupakan anugrah Allah Jalla Jalaluhu sebagai penentu kebenaran (arbiter). Karenanya, hingga sekarang Kiai dan warga NU meyakini bahwa NU bukan sekadar jam’iyyah biasa, melainkan tatanan yang didirikan atas dasar istikharah para wali. Oleh karena itu, barangsiapa yang berusaha merusak perjuangan NU diyakini akan terkena tuah atau konsekuensi malati secara langsung.
Dalam perspektif Max Weber menyebutkan bahwa karisma personal yang melekat pada tokoh tertentu cenderung memudar (routinization of charisma) ketika terpengaruh dengan konteks lingkungan yang rasional-formal. Berbeda dengan sosiologi NU tentang posisi sosok Kiai, justru memperlihatkan fenomena yang sangat unik berupa “karismatisasi organisasi”. Karisma Kiai berhasil diinstitusionalisasikan dalam jam’iyyah NU itu sendiri. Doktrin sami’na wa atha’na (kami mendengar dan kami taat)—yang awalnya ditujukan secara personal dari santri kepada kiai—secara bertahap ditransformasikan menjadi kepatuhan terstruktur terhadap instruksi kelembagaan (seperti PBNU dan Syuriyah). Keberlanjutan struktur kelembagaan NU sangat bergantung pada keterhubungan ini: tata kelola birokrasi organisasi mendapatkan energi vitalnya bukan dari regulasi tertulis, melainkan dari modal sakralitas dan legitimasi moral yang terus dipelihara melalui narasi malati. Dengan demikian, kepatuhan jamaah menjadi fondasi sosiologis yang memungkinkan NU bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang tetap adaptif sekaligus berakar kuat pada tradisi keilmuan dan spiritualitasnya.
Khazanah Madzhab Sunni di Indonesia
Keberlangsungan dan keteguhan keberagamaan umat Islam berpegang Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) di Nusantara bukan kebetulan sejarah, melainkan hasil dari kesadaran epistemologis dan strategi melestarikan kebudayaan dengan mendesain konsep Islam dan budaya local dengan pola pribumisasi Islam. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, gerakan puritanisme, dan arus globalisasi pemikiran keagamaan, Nahdlatul Ulama dan pesantren berhasil menjaga, merawat, serta mengaktualisasikan tradisi bermazhab Sunni relevan dengan konteks kebangsaan dan keindonesiaan. Proses pemeliharaan ini dilakukan dengan mengukuhkan teologis-metodologis sunni, memodernisasi dan mendinamisasi ideologi sunni, serta melakukan pribumisasi Islam melalui pola membangun sikap moderasi terhadap kebudayaan dan doktrin, tradisi ilmu keislaman dan kesadaran kebangsaan. Dokumen madzhab paling mendasar dalam tradisi NU mengikti ulama kalam, tasawuf dan ilmu fiqh yang sudah diajarkan dalam prinsip ke-NU-an. Prinsip ini bukan sekadar anggaran dasar keorganisasian, melainkan manifestasi pemikiran teologis dan metodologis yang merumuskan batas entitas Aswaja di Nusantara.
Sehubungan dengan prinsip ini, Mbah Hasyim mengukuhkan kewajiban bermazhab (iltizam al-madzhab) bagi umat Islam. Misalnya, empat mazhab fikih Sunni—Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali—dengan memberikan keutamaan praktis pada Mazhab Muhammad bin Muhammad Idris As Syafi’i. Kewajiban bermazhab ini dirancang untuk membentengi umat dari bahaya inqitha’ (terputusnya mata rantai keilmuan) dan paham anti-mazhab, yang berpotensi melahirkan penafsiran agama secara liar dan uniliteral. Mbah Hasyim menegaskan bahwa memahami teks Al-Qur’an dan teks Hadis membutuhkan perangkat hermeneutika yang tidak mudah, yang hanya dimiliki ulama mujtahid mutlak. Dengan mewajibkan keterikatan pada empat mazhab, secara historis konstruk ini menjadikan paham Aswaja di Indonesia bertumpu pada keabsahan sanad keilmuan yang tersambung hingga Rasulullah.
Konsep bermadzhab ini tidak bersikap kaku, sehingga terbuka melalui forum Bahtsul Masail dan langkah lamgah menjadikan at turast untuk mengawal ilmu pengetahuan. Forum ini berfungsi sebagai laboratorium intelektual yang mempertemukan keabadian teks-teks klasik (turats) dengan dinamika realitas sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Konsep bermadzhab ini, tidak lagi hanya dioperasikan secara qauli (mengambil keputusan hukum secara tekstual langsung dari kitab-kitab kuning), tetapi juga secara manhaji (menggunakan metodologi dan kaidah-kaidah berfikir hukum yang dirumuskan oleh para imam mazhab). Karenanya, ketika para kiai menghadapi persoalan kontemporer, maka mereka segera menerapkan prinsip ilhaq al-masa’il bi nazha’iriha (mensejajarkan kasus baru dengan kasus yang mirip dalam kitab) dan menggunakan kaidah Usul Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah. Dengan demikian, konsep bermadzhab dapat digunakan untuk menjawab persoalan kewarganegaraan, bioetika, transaksi keuangan digital, hingga isu-isu lingkungan tanpa merusak struktur dasar ortodoksi Sunni. Selain itu, kontekstualisasi bermadzhab dalam konteks hukum Islam berjalan secara proporsional: menghargai tradisi ilmu keislaman dan adaptif terhadap relativitas ilmu pengetahuan.
Konsep bermadzhab diajarkan di tengah warga nahdliyin dan santri, melalui sistem pengajian sorogan dan bandungan—menjadi media persemaian nilai-nilai keagamaan yang moderat (tasamuh, tawazun, i’tidal, dan tawassuth). Konsep bermadzhab ini diintegrasikan secara organik dengan komitmen kebangsaan. Misalnya, konsep Hubbul Wathan minal Iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman) dan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal bernegara. NKRI bukan negara sekuler, namun sebagai negara kesepakatan yang sah secara syar’i. Khazanah Sunni tidak bertahan sebagai warisan masa lalu, melainkan juga mengajarkan nilai rahmatan lil ‘alamin bagi kemajuan Indonesia. Integrasi sinergis antara aspek esoteris—yang terwujud dalam narasi karamah K.H. Hasyim Asy’ari dan daya disiplin kultural malati—serta aspek eksoteris berupa struktur kelembagaan jam’iyyah dan konsistensi bermazhab Sunni, menjadi kunci utama (key engine) dari keberlanjutan tersebut. Secara filosofis, dimensi esoteris karamah Mbah Hasyim memberikan daya rekat emosional-transendental yang mengikat jamaah pada level kesadaran tertinggi.
Dimensi eksoteris Mbah Hasyim menyediakan wadah sebagai bentuk rasional-formal mengartikulasikan doktrin Ahlussunnah wal Jama’ah ke dalam ruang publik dan kebangsaan. Dengan demikian dapat memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan studi sosiologi keagamaan, khususnya dalam memetakan karakter unik Islam Nusantara. Secara praktis, temuan ini memberikan panduan strategis bagi keberlanjutan tradisi bermazhab. Pertama, dalam pengembangan keilmuan mazhab, integrasi sanad spiritual dan metodologi hukum (manhaj al-fikr) menegaskan bahwa Bahtsul Masail dan pesantren harus terus mempertahankan Kiai sebagai simpul otoritas epistemologis, tanpa mengabaikan responsivitas terhadap isu-isu kontemporer. Kedua, bagi keberlanjutan organisasi, pemahaman atas keterhubungan antara sami’na wa atha’na dan tata kelola modern menjadi benteng vital untuk mencegah perpecahan internal di tengah polarisasi politik dan ideologis. Mengelola kelembagaan NU membutuhkan keseimbangan yang cermat: merawat modal sakralitas dan legitimasi moral para pendiri, sembari terus memperkuat transparansi serta efektivitas birokrasi organisasi agar tetap relevan melayani umat dan bangsa.