• Tentang Kami
    • Pengurus
  • Kontak
  • Beranda
  • Berita
  • Opini
  • Ulama
    • Fiqih
      • KH Imaduddin al Bantani
    • Karomah
    • Kisah
  • Biografi
  • Pesantren
    • Santri
      • Hikmah
      • Syair
      • Humor
    • Pustaka
      • Kitab
      • Karya Sastra
      • Manuskrip
      • Download
  • Web RMI
    • RMI PBNU
    • RMI PWNU DKI
    • RMI PWNU Banten
    • RMI PWNU Jatim
    • RMI PWNU Sumsel
No Result
View All Result
RMI PWNU Banten
  • Beranda
  • Berita
  • Opini
  • Ulama
    • Fiqih
      • KH Imaduddin al Bantani
    • Karomah
    • Kisah
  • Biografi
  • Pesantren
    • Santri
      • Hikmah
      • Syair
      • Humor
    • Pustaka
      • Kitab
      • Karya Sastra
      • Manuskrip
      • Download
  • Web RMI
    • RMI PBNU
    • RMI PWNU DKI
    • RMI PWNU Banten
    • RMI PWNU Jatim
    • RMI PWNU Sumsel
No Result
View All Result
RMI PWNU Banten
No Result
View All Result
Home Berita

MELEPAS BAHAR SMITH POLRES METRO TANGERANG KOTA ADA APA?

by Admin
25 Februari 2026
in Berita, Opini
3 min read
0
Share on FacebookShare on Twitter

Baca Juga

K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantani Isi Ceramah dan Diskusi Kebangsaan di Gedung MWC NU Warungasem Batang

Ponpes Nahdlatul Ulum Kresek Gelar “Ngaji Sejarah Banten”, Bedah Manuskrip Kesultanan Banten Abad ke-17

Silaturahmi PWNU Banten ke PBNU: Melaporkan Capaian Program dan Penguatan Ekonomi Nahdliyin

RMI PWNU BANTEN INISIASI SILATURAHMI BISNIS PESANTREN, PERKUAT KOLABORASI MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI

RMI PWNU BANTEN BANGUN EKOSISTEM BISNIS PESANTREN, DORONG PESANTREN JADI PUSAT PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Penetapan status tersangka terhadap Bahar Smith dalam kasus dugaan pengeroyokan anggota Banser, Rida, memicu gelombang tanya di tengah masyarakat. Meski bukti permulaan telah cukup dan luka yang diderita korban tergolong berat, ketiadaan penahanan dengan alasan permohonan maaf dan upaya Restorative Justice (RJ) dianggap mencederai rasa keadilan, khususnya bagi keluarga besar Banser Ansor Nahdlatul Ulama (NU).

Ada tiga alasan fundamental mengapa pihak kepolisian harus meninjau ulang keputusan tidak menahan Bahar tersebut dan segera melakukan penahanan: Pertama: Pelanggaran Syarat Formil Restorative Justice (Residivis). Berdasarkan Peraturan Polri (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, salah satu syarat utama RJ adalah pelaku bukan merupakan residivis (orang yang mengulangi tindak pidana).

Bahar Smith tercatat telah berulang kali masuk penjara, bahkan dengan jenis kasus yang serupa (penganiayaan). Secara hukum, status residivis seharusnya menggugurkan kelayakan seseorang untuk mendapatkan fasilitas RJ. Hukum tidak boleh memberikan “pintu keluar” yang sama bagi pelaku pemula dan pelaku yang berulang kali melanggar hukum.

Kedua: Memenuhi Syarat Objektif Penahanan (Pasal 170 KUHP). Pengeroyokan yang dimulai di muka umum dan berlanjut hingga ke ruang tertutup jelas memenuhi unsur Pasal 170 KUHP (dengan ancaman di atas 5 tahun) dan berpotensi lapis dengan Pasal 333 (penyekapan) atau Pasal 351 ayat 2 (penganiayaan luka berat).

Syarat Objektif: Ancaman hukuman di atas 5 tahun mewajibkan atau setidaknya sangat kuat mendasari penahanan. Syarat Subjektif: Mengingat rekam jejak tersangka, kekhawatiran akan pengulangan tindak pidana sangat nyata. Penahanan diperlukan untuk menjamin tersangka tidak melakukan intimidasi lebih lanjut terhadap korban atau saksi.

Ketiga: Menghindari Disparitas Hukum dan Keresahan Sosial. Hukum harus tajam ke semua arah. Ketika pengeroyokan menyebabkan luka berat, negara hadir untuk menghukum perbuatannya, bukan sekadar memfasilitasi maaf. Jika RJ dipaksakan pada kasus kekerasan berat yang melibatkan residivis, publik akan melihat ini sebagai impunitas (kekebalan hukum).

Kasus ini bukan sekadar urusan personal antara pelaku dan korban, melainkan menyangkut ketertiban umum. Membiarkan tersangka pengeroyokan luka berat tetap bebas tanpa penahanan berisiko memicu gesekan antar kelompok di akar rumput yang merasa keadilan tidak ditegakkan secara proporsional.
Secara hukum dan struktural, Kapolres bertanggung jawab penuh atas segala proses penyidikan yang terjadi di wilayah hukumnya. Jika seorang tersangka yang memenuhi syarat penahanan (ancaman di atas 5 tahun dan residivis) ternyata tidak ditahan atau diberikan fasilitas Restorative Justice (RJ) yang tidak sesuai aturan, maka tanggung jawab ada di tangan Kapolres.

Meskipun pemeriksaan dilakukan oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), setiap keputusan strategis—terutama kasus yang menjadi perhatian publik atau melibatkan tokoh—biasanya dilaporkan kepada Kapolres melalui mekanisme Gelar Perkara. Keputusan untuk menahan atau tidak menahan tersangka adalah diskresi (pilihan) yang di bawah pengawasan Kapolres. Hampir semua dokumen administratif penting dalam penyidikan memerlukan tanda tangan atau persetujuan pimpinan: Sprindik (Surat Perintah Penyidikan): Dasar dimulainya kasus. SP Han (Surat Perintah Penahanan): Jika tidak ada penahanan, Kapolres atau Kasat Reskrim harus memberikan alasan kuat mengapa diskresi itu diambil.

Proses Restorative Justice harus melalui gelar perkara yang biasanya dipimpin atau setidaknya diketahui oleh Kapolres untuk memastikan syarat-syarat dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 terpenuhi. Jika Kapolres membiarkan proses RJ bagi seorang residivis (yang jelas-jelas dilarang oleh Perpol No. 8/2021 Pasal 5), maka Kapolres bisa dianggap melakukan pembiaran atau salah prosedur. Kapolres tidak bisa berlepas tangan dengan alasan “itu urusan penyidik”. Di mata hukum, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum di sebuah kabupaten/kota adalah cermin kinerja Kapolresnya.
Kepolisian RI harus berdiri tegak di atas aturan yang mereka buat sendiri. Maaf adalah urusan moral, namun pertanggungjawaban pidana adalah urusan negara. Kami mendesak pihak kepolisian untuk pertama: Segera melakukan penahanan demi kepastian hukum dan mencegah pengulangan pidana. Kedua: Menolak upaya Restorative Justice, mengingat status tersangka sebagai residivis dan beratnya luka korban. Keadilan tidak boleh dikompromikan hanya dengan selembar surat kesepakatan jika hukum itu sendiri telah dilecehkan berkali-kali.

Memaafkan adalah hak korban, namun menghukum pelaku adalah kewajiban negara. Ketika pengulangan kejahatan (residivisme) dipandang sebelah mata, saat itulah negara memberi izin bagi kekerasan baru untuk lahir. Jangan biarkan Restorative Justice menjadi topeng bagi impunitas. Tegakkan hukum seadil-adilnya, atau bersiaplah melihat kepercayaan masyarakat runtuh sepenuhnya. Integritas Polri dipertaruhkan pada keberaniannya menahan mereka yang merasa di atas hukum. Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang nyata (Justice delayed is justice denied). Jangan sampai desakan publik lebih kuat daripada nurani penegak hukum. Tahan pelakunya, tegakkan pasalnya, dan kembalikan marwah hukum ke tempat yang semestinya.

Hukum harus menjadi panglima, bukan pelayan bagi mereka yang terbiasa melanggarnya. Jika keadilan hari ini bisa dikompromikan, jangan salahkan jika esok hari rakyat mencari keadilannya sendiri. Jika Restorative Justice dipaksakan bagi pelaku yang berulang kali menumpahkan darah sesama, maka hukum bukan lagi menjadi panglima, melainkan hanya menjadi sekadar pelayan kepentingan. Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang nyata (Justice delayed is justice denied). Kami mendesak Polres Metro Tangerang Kota untuk tegak lurus pada aturan: Tolak RJ bagi residivis, tahan pelaku, dan kembalikan marwah hukum ke tempat yang semestinya!”

Oleh: Imaduddin Utsman Al Bantani

ShareTweetShare
Previous Post

Alidin Assegaf Tegas Walisongo Dan Keturunannya Bukan Marga Habib B Alwi: Riziq Syihab Tetap Mengemis Keturunan Walisongo Agar Percaya Bahwa Mereka Adalah Ba Alwi

Next Post

Menuju Muktamar NU 2026: “PBNU Terbebas Doktrin Ba’alwi”

Related Posts

K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantani Isi Ceramah dan Diskusi Kebangsaan di Gedung MWC NU Warungasem Batang

9 November 2026
1

Ponpes Nahdlatul Ulum Kresek Gelar “Ngaji Sejarah Banten”, Bedah Manuskrip Kesultanan Banten Abad ke-17

8 November 2026
21

Silaturahmi PWNU Banten ke PBNU: Melaporkan Capaian Program dan Penguatan Ekonomi Nahdliyin

6 November 2026
32

RMI PWNU BANTEN INISIASI SILATURAHMI BISNIS PESANTREN, PERKUAT KOLABORASI MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI

3 November 2026
45

RMI PWNU BANTEN BANGUN EKOSISTEM BISNIS PESANTREN, DORONG PESANTREN JADI PUSAT PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

3 November 2026
48

RMI PWNU BANTEN APRESIASI LANGKAH CEPAT KAPOLRI COPOT KAPOLRES SUKOHARJO, TEGASKAN PENTINGNYA PENGHORMATAN TERHADAP PESANTREN

2 November 2026
194

Popularitas Historiografi Genealogi: KH Imaduddin Utsman, Menjaga Integritas Sejarah Dari Interpolasi Ba’alwi 

30 Oktober 2026
52

Epistemologi Kritis Gus Dur: Menjawab Hegemoni Keberagaamn Digital dan Fragmentasi Otoritas di PBNU

29 Oktober 2026
37

Kritik Historis-Genetis Nasab Ba’alwi: Telaah KH Imaduddin Utsman, Dr Sugeng S., dan Dr. Manachem Mengatasi Glorifikasi Keberagamaan Menuju Pendidikan Kritis

26 Oktober 2026
56

Fatalitas Haul Nama Kota Klan Habib Baalwi

25 Oktober 2026
70
Next Post

Menuju Muktamar NU 2026: "PBNU Terbebas Doktrin Ba’alwi"

Paling Banyak Dilihat

Berita

K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantani Isi Ceramah dan Diskusi Kebangsaan di Gedung MWC NU Warungasem Batang

by Admin
9 November 2026
1

Pekalongan--Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS), K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantani yang akrab dipanggil Kiai Imad tiba...

Read more
Load More
  • All
  • Berita
  • Opini
  • Pustaka
  • Santri
  • Ulama
  • Pesantren

K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantani Isi Ceramah dan Diskusi Kebangsaan di Gedung MWC NU Warungasem Batang

Hegemoni GeneAlogis dan Interupsi Saintifik: Dialektika Epistemik Rabithah Alawiyah Versus Thesis KH. Imaduddin Utsman

Ponpes Nahdlatul Ulum Kresek Gelar “Ngaji Sejarah Banten”, Bedah Manuskrip Kesultanan Banten Abad ke-17

Ideologi Kontestasi Geopolitik Islam: Wacana Kekuasaan Fatimiyah, Abbasiyah, dan Seljuk (909–1171 M)

Silaturahmi PWNU Banten ke PBNU: Melaporkan Capaian Program dan Penguatan Ekonomi Nahdliyin

RMI PWNU BANTEN INISIASI SILATURAHMI BISNIS PESANTREN, PERKUAT KOLABORASI MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI

Load More

Baca Juga

Nasab Ba Alawi Tidak Masuk Akal

by Admin
20 Juli 2023
72.3k

Menjawab Ludfi Rochman Tentang Terputusnya Nasab Habib

by Admin
9 April 2023
52.3k

Seputar Penelitian Ilmiah KH. Imaduddin Utsman Tentang Nasab Habib (1)

by Admin
26 April 2023
37.9k

  • Opini
  • Berita
  • Pustaka
  • Ulama
  • Santri
  • Pesantren
Follow Us

©2021 RMI PWNU Banten | rminubanten.or.id.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Berita
  • Opini
  • Ulama
    • Fiqih
      • KH Imaduddin al Bantani
    • Karomah
    • Kisah
  • Biografi
  • Pesantren
    • Santri
      • Hikmah
      • Syair
      • Humor
    • Pustaka
      • Kitab
      • Karya Sastra
      • Manuskrip
      • Download
  • Web RMI
    • RMI PBNU
    • RMI PWNU DKI
    • RMI PWNU Banten
    • RMI PWNU Jatim
    • RMI PWNU Sumsel

©2021 RMI PWNU Banten | rminubanten.or.id.

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

OR

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Depo 25 Bonus 25